BATAM. Bangsa Indonesia harus
siap bersaing di era pasar bebas, sebab kita akan menyongsong Masyarakat
Ekonomi ASEAN, dan memasuki pasar bebas World Trade Organization (WTO) dengan
persaingan terbuka.
Untuk menghadapi hal tersebut Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Lydia
Freyani Hawadi menegaskan agar seluruh lembaga kursus dan pelatihan memiliki
daya saing global. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan pada Kegiatan
Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menuju Akreditasi di Batam
(6/4).
“Memasuki era globalisasi setiap lembaga
kursus dan pelatihan (LKP) harus dipersiapkan bersaing dengan negara lain,”
tegas Lydia. Tahun 2015 kita memasuki era persaingan pasar bebas Masyarakat
Ekonomi ASEAN dengan pesaing 9 negara ASEAN dan tahun 2020 nanti menjadi era
pasar bebas WTO dengan 153 negara dan 18 jenis profesi yang bersaing ,” tambah
Lydia.
Reni Akbar Hawadi – sapaan akrab Dirjen
PAUDNI berharap sepuluh tahun ke depan kita bisa menyelesaikan standarisasi LKP
sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan 8 (delapan) standar, yaitu:
(1)standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar
pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar
pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.
Dirjen berharap besar pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN
PNF) untuk membuat instrumen akreditasi dengan melakukan studi, agar standarnya
lebih baik.
Sasaran LKP yang paling krusial yakni
anak putus sekolah yang masih berusia produktif dan masih pengangguran. Mereka
harus dilatih dengan kursus sebelum disalurkan bekerja atau diarahkan
berwirausaha. Saat ini negara kita masih kekurangan wirausahawan, bila
dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang memiliki 8% dan Malaysia 6%.
Sedangkan kita kita masih dibawah 2 %.
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Muslikh memaparkan Kegiatan Peningkatan Mutu LKP menuju Akreditasi bertujuan
untuk menyosialisasikan akreditasi LKP yang dilakukan oleh BAN PNF, selain itu
juga untuk melakukan simulasi pengisian instrumen akreditasi, sekaligus
berupaya mendorong LKP untuk bersedia dan mengajukan diri untuk diakreditasi
BAN-PNF.
(Rica
Noverina/HK).
0 comments:
Post a Comment