Pemerintah Daerah Harus Bantu TBM

SERANG - Pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/ kota diharuskan menganggarkan bantuan untuk membantu Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Anggaran tersebut setidaknya dipergunakan untuk memperbarui koleksi buku TBM yang ada di daerah masing-masing agar tidak mati.

 

Direktur Bindikmas Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI Wartanto mengatakan bahwa pengelolaan TBM membutuhkan biaya. Karena itu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran, minimal Rp 15 juta per tahunnya untuk satu TBM. Target Kemendikbud sendiri di satu kabupaten/kota terdapat minimal 10 TBM. "Kalau setiap tahun buku yang dibaca itu-itu saja masyarakat tidak akan lagi ke TBM. TBM ini kan perlu biaya. Rp 15 juta kalau dipakai beli buku juga paling berapa. TBM yang mati salah satunya akibat buku koleksinya tidak bertambah," ujar Wartanto saat membuka kegiatan Jambore TBM di Rumah Dunia, Kamis (20/2). Jambore TBM sendiri diikuti oleh TBM dari berbagai provinsi di Indonesia dan akan berlangsung sampai 22 Februari.

 

Wartanto mengungkapkan bahwa target minimal 1 kabupaten/ kota 10 TBM baru tercapai 60 persen. Karena itu TBM yang ada harus dibantu oleh pemerintah daerah. Tentang koleksi buku, Wartanto menyarankan agar TBM membeli buku yang akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Jika sebuah TBM berada di wilayah pertanian, maka buku-buku yang diperbanyak juga tentang pertanian. Begitu juga jika ada di wilayah pegunungan. "Jangan asal tebel kalau hanya buat koleksi. Tipis tapi bermanfaat akan lebih baik," ujarnya. Wartanto menyatakan bahwa TBM-TBM yang ada harus bersatu sehingga menjadi kekuatan besar untuk mengubah masyarakat.

Kegiatan semacam ini juga merupakan upaya mengajarkan masyarakat untuk meningkatkan

kemampuan hidup melalui kegiatan membaca. Pihaknya juga mengaku mengapresiasi dengan sangat luar biasa kegiatan ini. "Kami juga tertarik dengan pola semacam ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar," katanya. Wartanto juga menyatakan bahwa Dirjen akan mendukung kegiatan semacam ini, juga akan siapkan bantuan pendanaan jika ada yang ingin mendirikan TBM atau menambah koleksi buku. "TBM bukan hanya gudang buku dan gudang ilmu tetapi juga sebagai pemberdaya masyarakat," kata Wartanto.

Ketua Umum Pengurus Pusat Forum TBM Gol A Gong mengatakan bahwa Jambore TBM digelar agar pegiat literasi dan masyarakat tidak melihat Banten hanya sebagai gudang korupsi tapi gudang literasi. Sebagaimana diketahui saat ini Banten tengah menjadi sorotan kasus korupsi karena Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini juga untuk merekatkan TBM dan pemimpin di Banten. Agar para pemimpin itu tahu ini adalah aspirasi mereka," kata Gong. Gong menyatakan bahwa dalam kegiatan ini pihaknya menargetkan pengumpulan 40.000 buku untuk memecahkan rekor MURI. Namun, Gong mengaku pesimisris akan bisa memecahkan rekor tersebut. Sebab, dalam setiap kesempatan penggalangan dan penyampaian informasi mengenai penggalangan buku ini respons dari masyarakat Banten rendah. "Warga Banten terbiasa nyumbang sajadah, stiker, baliho, makanya kalau nyumbang buku susah. Mungkin aneh bagi mereka nyumbang buku. Tapi minimal peserta Jambore TBM senang karena bisa membawa sembako buku sehingga imej Banten gudang buku," ujar Gong. (tohir).